Aien Hisyam

– hidup adalah tempat belajar –

Ika Twigley

‘Sekarang, Mereka Anak Kami’

 

 

Tanggal 11 Juli Silam, DPR mengesahkan UU Kewarganegaraan (UUK) yang terbaru. Menjadi babak baru bagi kehidupan perkawinan campur di Indonesia.

Ika Twigley tersenyum puas. Bahkan sangat puas. Bertahun-tahun berjuang demi kewarganegaraan anaknya, akhirnya berbuah manis. “Sekarang, mereka anak kami,” kata Ika dengan senyum terharu.

Bersama empat teman dekatnya, Ika berjuang melalui Keluarga Perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu (KPC Melati) ‘melawan’ pemerintah untuk segera mensahkan UU Kewarganegaraan baru dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang lebih ‘memanusiakan’ para istri dan anak.

“Bayangkan, dulu, setiap tahun aku harus mendaftarkan anakku ke Polda untuk memperpanjang Surat Keteranan Lapor Diri (SKLD), juga harus ke kantor Imigrasi untuk memperpanjang KITAS. Wah ribet sekali. Amat melelahkan,” ujar wanita Sunda-Batak ini bersemangat.

Round Table Discussion

Di sebuah lounge Hotel JW Marriot, Ika mengutak-atik laptop miliknya. Terkadang dahinya berkerut, dan kemudian suaranya menggelora mengomentari pasal-pasal yang ia baca.

“Karena harus berurusan dengan hukum, aku jadi kuliah lagi. Jangan sampai, kita kelihatan bodoh bicara hukum sementara yang kita perjuangkan adalah Undang-undang Kewarganegaraan,” kata Ika Nurzanah, 37, yang saat ini sedang menempuh kuliah di Universitas Pancasila fakultas Hukum.

Selain itu, lanjut Ika, “Kerjaan DPR itu sangat banyak. Dan tidak ada gunanya kalau kita hanya meminta tanpa kasih usulan. Oleh karena itu, sebelum maju ke DPR, kita juga melakukan round table discussion. Mengundang pakar-pakar hukum, ahli tata negara untuk mencari masukan. Agar kita dapat pandangan baru, memperluas wawasan,” kata Ika bersemangat.

 Kondisi itu membuat Ika tidak malu bertanya. Setiap hari ia bahkan disibukkan dengan pekerjaan baru, melahap buku-buku tebal tentang UUK dari beberapa Negara. Apabila ada pasal-pasal yang bisa diterapkan di Indonesia, Ika langsung berdiskusi dengan teman-temannya di KPC Melati.

“Jadi, jangan heran kalau kita yang ada di KPC Melati hampir semuanya  hafal dengan pasal-pasal dan ayat yang terdapat di Undang-Undang tersebut,” ujar Ika bangga.

“Jangan pandang kini ini Ibu-ibu doang tapi tidak bisa berbuat banyak,” ucap wanita kelahiran 8 Oktober 1969 ini sambil tersenyum.

Derita Korban KDRT

Saat ini KPC Melati tengah menunggu tahap akhir proses ‘peng-gol-an’ UUK Nomor 12 tahun 2006 yang terdiri dari 8 bab dan46 pasal. “Kita tinggal mengawal dan mengawasi Kepmen (Keputusan Menteri) dan PP (Peraturan Pemerintah). Pemerintah akan undang panitia kecil dari KPC Melati untuk berdiskusi lagi. Karena yang terkait dengan UU ini sangat banyak, termasuk pihak Imigrasi dan Kepolisian,” kata Ika.

Namun, Ika cukup puas. Terhitung tanggal 11 Juli lalu, anak-anak hasil perkawinan wanita Indonesia dengan pria asing langsung tercatat sebagai Warga Negara Indonesia.

“Kecuali anak-anak yang lahir sebelum tanggal 11 Juli masih harus ikut pasal 41 di Undang Undang tersebut. Mereka punya dua kewarganegaraan, Indonesia dan warga negara Ayahnya. Barulah di usia 18 tahun ia berhak memilih warga negara yang ia inginkan. Pemerintah akan memberi jangka waktu 3 tahun hingga usia 21 tahun untuk berpikir,” ujar ibu dua anak, Talitha Twigley (5) dan Liam Ibrahim Twigley (2,5)

Bukan hanya masalah anak. Keluhan terbesar di para wanita bersuamikan pria asing justru masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

“Yaitu KDRT yang dipertahankan dalam rumah tangga. Itu tidak sehat. Ini akibat payung hukum yang tidak melindungi, maka mereka akan melakukan segala hal termasuk mempertahankan rumah tangga agar si Ibu tidak terpencar dengan anak-anaknya,” ujar Ika yang sering menerima keluhan dari anggota-anggota KPC.

Apabila istri meminta cerai, maka ia akan kehilangan hak asuh terhadap anak-anaknya. Semua anaknya akan di deportasi keluar dari Indonesia mengikuti Ayahnya.

“Kasihan sekali. Banyak teman-teman kami mengalami nasib seperti itu,” ujar Ika.

Padahal, lanjut wanita cantik ini, “Yang namanya Ibu, kedekatan dengan anak itu luar biasa. Darah daging kita tanpa bermaksud mengecilkan peran Ayah. Dan beda sekali attach antara Ibu dengan anak dibanding anak dengan Ayahnya. Nah, selama ini tidak adanya perlindungan dalam kepastian hukum serta keadilan dalam UU kewarganegaran sehingga kasus-kasus ini banyak sekali terjadi baik di Indonesia maupun Luar Negeri,” kata Ika.

Seputih Bunga Melati

Peliknya masalah perkawinan campur membuat Ika bersama Enggi Holt, Diah Kusdinar, Mery Girsang dan Marcellina membentuk KPC Melati.

“Resmi berdiri bulan Februari 2006 lalu, setelah tercatat di Notaris,” ujar Ika.

Dipilihlah nama Melati karena menurut Ika, melati adalah bunga berwarna putih dan mungil yang menebarkan wangi yang harum semerbak. Putih melambangkan kesucian.

“Selain itu, tanamannya yang kuat dan kokoh serta merambat dengan menghasilkan ratusan bunga merupakan lambang persatuan dan kesatuan yang abadi,” kata Ika.

KCP Melati kelak berharap bisa menjadi satu wadah yang bisa memperjuangkan hak-hak pelaku perkawinan campuran di jalur hukum.

“Sekarang saja, setiap hari aku bisa terima telepon pulahan jumlahnya. Mereka sangat bahagia dengan disahkan-nya UUK ini,” ujar wanita bersuamikan Chris Twigley asal New Zealand ini bangga.      

Ada hikmah yang bisa dipetik Ika dari seluruh kerja keras yang telah dilakukan KPC Melati selama 10 bulan berjuang meng-gol-kan UUK

“Semua kerja keras ini butuh kesabaran dan niat hati yang tulus. KPC Melati berusaha dengan hati nurani yang berbicara. Karena itu saya yakin pasti berhasil, Karena kalau kita berjuang dengan suatu ketulusan, Insya Allah Tuhan akan mengabulkan. Itulah hikmah yan bisa dipetik. Lakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih. Tanpa hidden agenda atau strategi-strategi salig merugikan satu sama lain,” ujar Ika bijaksana.

“Bagi saya tidak perlu harus pakai barang-barang branded, walaupun kita mampu membelinya. Lebih baik uangnya dibelikan laptop untuk kerja kita memperjuangkan UUK. Juga untuk mendanai KPC agar perjuangannya tidak sia-sia. Anak-anak kita membutuhkan kerja keras kita, butuh perlindungan hukum agar mereka bisa hidup dengan tenang,” kata Ika lagi.

Aien Hisyam

December 1, 2009 - Posted by | Profil Aktivis, Profil Pekerja Sosial

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: